Sudah seharusnya (das sollen) perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, namun dalam kenyataannya (das sein) terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk di dalamnya ada kewajiban bagi wanita untuk ‘iddah. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib iddah? Bagaimana relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib ‘iddah dengan fiqih?
Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data Primer, yaitu Pasal 153 (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, dan buku pendukung yaitu Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Sedangkan metode analisisnya adalah pula metode deskriptif analisis.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Pasal 153 KHI tersebut bahwa fungsi ‘iddah tidak hanya sebagai baraat al-rahmi (membersihkan rahim), tetapi juga berfungsi sebagai ta'abbud (mengabdi) dan belasungkawa atas kematian suami. Oleh karena itu, adanya kemajuan teknologi yang dapat mendeteksi ada tidaknya janin dalam rahim, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan masa ‘iddah, karena fungsi ‘iddah bukan hanya untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam rahim.
Relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam dengan fiqh sebagai berikut: a) Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ini relevan dengan fiqih perspektif Imam Syafi’i, karena menurut Imam Syafi’i bahwa tidak ada ‘iddah bagi cerai qabla al-dukhul. Jadi ‘iddah itu hanya berlaku jika suami istri itu sudah pernah hubungan badan, adapun berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu (khalwah shahihah), maka tidak wajib 'iddah. Pendapat Imam Syafi’i relevan atau bersesuaian dengan Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tampaknya Kompilasi Hukum Islam mengadopsi (mengambil) pendapat Imam Syafi’i.