Anak merupakan titipan yang harus dijaga kesejahteraannya, dilindungi hak-haknya, dan terjamin kelayakan hidupnya. Akan tetapi berbeda dengan anak yang terlahir dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah (menurut pasal 2 UUP No. 1 Th. 1974), hak-hak yang seharusnya didapatkan menjadi tidak terjamin kehidupannya (pasal 28B ayat 1 UUD 1945). Dalam hal ini seperti putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan.
Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana putusan MK mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. 2) Bagaimana pertimbangan hukum para Hakim dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentatif dan wawancara. Sumber data primernya adalah draft putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan hasil wawancara Hakim MK (Hamdan Zoelva). Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (dokumen) dan data sekunder. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengacu pada pasal 28B ayat 1 UUD 1945 tentang hak-hak yang harus didapatkan anak sebagai warga negara maka MK memberikan hak yang sama antara anak yang terlahir dalam hubungan di dalam perkawinan dan di luar perkawinan. Karena tidak adil bagi MK jika anak yang tidak berdosa juga diikutkan dalam penanggungan dosa orangtuanya. Yang dalam hal ini MK memberi peluang bagi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan mendapat hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan oleh alat teknologi yang menunjukkan bahwa itu adalah ayahnya. Sehingga pasal 43 ayat 1 UUP No. 1 Th. 1974 berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dan untuk anak hasil zina yang juga termasuk anak di luar kawin, hukum Islam memberikan alternatif lain mengenai hak waris yang bisa diberikan yaitu menjadikan anak hasil zina sebagai penerima hibah melalui 1/3 dari harta pewaris yang dialokasikan untuk hibah dan menjadikan anak hasil zina tetap pada posisinya yaitu bukan ahli waris.