Sampai saat ini, penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia masih terdapat perbedaan. Padahal dalam penetapan ketiga bulan tersebut sangat penting dikarenakan berkaitan dengan ibadah. Jika perbedaan tersebut berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan hubungan antar sesama umat Muslim di Indonesia menjadi renggang sehingga mengakibatkan keresahan. Karena itu, fatwa MUI sebagai salah satu lembaga yang bertugasuntuk menyelesaikan persoalan-persoalan agama yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah melalui komisi fatwanya mengeluarkan fatwa MUI nomor 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
Fokus penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana sikap dari PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI tersebut serta latar belakang sikap PP Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
Penelitian ini, merupakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan data primer berupa hasil wawancara dengan para tokoh Muhammadiyah, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa artikel, makalah, website dan buku-buku yang terkait mengenai awal bulan. Metode pengumpulan data terdiri atas dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, PP Muhammadiyah tidak menerima ketetapan pemerintah yang menetapkan batas minimal tinggi hilal 20, sehingga dengan ini dapat dinyatakan bahwa Muhammadiyah juga tidak menerima dan tidak melaksanakan isi dari Fatwa MUI No 02 tahun 2004 tersebut. Kedua, yang melatarbelakangi akan sikap Muhammadiyah tersebut adalah karena faktor metodologis, faktor ketokohan dan juga faktor kondisi sosial. Dengan faktor-faktor tersebut menyebabkan Muhammadiyah masih mempertahankan metode hisab dalam penentuan awal bulan.