Di tengah perkembangan lembaga keuangan Syari’ah yang pesat sekarang ini muncul kritik pedas dari masyarakat islam sendiri yang meragukan atau mempertanyakan kesyari’ahan lembaga keuangan Syari’ah. Banyak yang mengatakan lembaga keuangan Syari’ah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional, hanya berganti istilah saja sedangkan substansinya sama. Hal ini merupakan venomena negatif berupa menurunnya kepecayaan mesyarakat terhadap lembaga keuangan syari’ah yang harus segera disikapi dan dicarikan solusinya.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan aplikasi akad muḍārabah di BMT Artha Mandiri Rembang, serta mengukur tingkat kepatuhan akad muḍārabah di BMT Artha Mandiri Rembangdengan prinsip-prinsip muḍārabah baik secara fiqh maupun fatwa DSN MUI.
Penelitian ini merupakan penelitian field research berupa analisis pelaksanaan akad muḍārabah baik dari segi surat perjanjian maupun pelaksanaannya di lapangan. Pengumpulan data diambil dengan cara metode dokumentasi dari surat perjanjian muḍārabah dan metode wawancara dengan pimpinan, manager umum, DPS dan anggota dari BMT Artha Mandiri.
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan oleh BMT Artha Mandiri kepada anggotanya secara formal disebut dengan perjanjian muḍārabah, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan prinsip-prinsip Syari’ah.
Muḍārabah baik secara fiqh maupun fatwa , harus menerapkan prinsip-prinsip yaitu: cara perhitungan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari prosentase keuntungan atas usaha anggota. Semua resiko atau kerugian yang menanggung adalah pihak ṡaḥibul māl kecuali jika terjadi kelalaian dari muḍārib maka yang menanggung muḍārib. Saat jatuh tempo pelunasan hutang muḍārib belum bisa melunasi maka dikenai denda. Tetapi dalam pelaksanaannya BMT Artha Mandiri tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam pelaksanaannya di BMT Artha Mandiri cara perhitungan nisbah bagi hasil diperoleh dari prosentase besar pembiayaan yang diajukan oleh anggota, Semua resiko atau kerugian yang menanggung adalah pihak anngota, saat jatuh tempo pelunasan hutang anggota belum bisa melunasi maka tidak dikenai denda tetapi adanya akad ulang. Maka sebenarnya pembiayaan ini tidak berbeda jauh dengan kredit konvensional tetapi dikemas muḍārabah. Akad demikian harus dinyatakan batal menurut Syara’, karena mengandung ketidakjelasan.