Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, karena salahsatu penyebab terjadinya penyalahguna narkotika ini dipelopori oleh pemuda. Pemuda yang seharusnya merupakan generasi penerus bangsa Indonesia untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, apabila masa pemuda tersebut hancur karena penyalahgunaan narkotika, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya faktor ekonomi, atau faktor lingkungan yang menyebabkan pemuda terjerumus ke dalamnya (narkotika). Penyalahgunaan narkotika ini, termasuk kejahatan yang luar biasa (extraordionary crime), karena dampaknya begitu besar bahkan bisa menimbulkan ketergantungan ataupun kematian bagi penggunanya. Sebagaimana dalam putusan perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Majelis hakim Pengadilan Negeri Demak memutus terdakwa Gunawan yang telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu, dengan menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 10 bulan. Pidana penjara tersebut seharusnya bersifat maksimum khusus, karena kapasitas perbuatan terdakwa disini dikategorikan sebagai penyertaan yang salahsatunya adalah turut serta (madepleger) dan hukumannya disamakan dengan hukuman maksimal seorang Dader / Pleger ( lihat pasal 55 KUHP).
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkotika dan bagaimana sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam.
Kajian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Demak No.125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk sebagai data primer dan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam serta referensi lainnya sebagai data sekunder, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil dari penelitian, yang penulis temukan adalah: bahwa pertimbangan hakim dalam menganalisis tentang kasus tersebut dalam hukum positif: (1) bahwa harus ada suatu perbuatan manusia. (2) perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. (3) harus terbukti melakukan tindak pidana. (4) perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. (5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang (perbuatan terdakwa diancam dengan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf a). Dalam Hukum Islam hukuman terhadap pelaku penyalahguna narkotika disamakan dengan hukuman khamr yaitu hukuman yang bersumber pada hadist nabi Muhammad SAW, yang pernah menghukum orang yang meminum khamr dengan didera, sebanyak 40 kali, namun untuk besarnya hukuman maka bersumber kepada para sahabat. Ada yang berpendapat sanksi pidana bagi peminum khamr didera sebanyak 40 kali tetapi ada yang berpendapat 80 kali dan selebihnya termasuk Ta’zir.