Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak pada pasal 42, bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Dan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan seperti apa yang ada dalam Undang-Undang. Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak masa perkawinan terputus.
Dalam praktiknya KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan wali hakim. Yaitu berdasarkan dengan fiqh. Berangkat dari ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai analisis terhadap pendapat kepala KUA tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan, P3N, orang-orang yang bersangkutan dan tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Tegal Selatan. Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif.
Kajian ini memperoleh dua kesimpulan, pertama penetapan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan wali hakim. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Dan ketentuan itu telah sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwasanya anak tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah. Sehingga ketika anak tersebut menikah walinya menggunakan wali hakim. Kedua pandangan hukum Islam mengenai penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan telah sesuai dengan mashlahah mursalah. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini yaitu terhalalkannya suatu hubungan suami istri dan perlindungan hak anak tersebut. Jalan ini diambil karena sangat komprehensif dalam mengedepankan hukum Islam. Karena apabila tidak ada penetapan wali hakim pada kasus ini sangat memungkinkan terjadinya kerusakan untuk keturunan lanjutannya.