Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, di samping untuk menjamin kehidupan yang tertib dan aman yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, saat ini banyak hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sehingga banyak hakim yang mengalami pelepasan jubah hitam secara paksa. Hal ini disebabkan karna adanya jaul beli perkara, siapa yang bayar mahal, dialah yang menang, dan itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di kalangan para elit. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimana metode penafsiran al-Mawardi dalam kitab Al-Nukat wa al-Uyūn?; 2. bagaimana penafsiran al-Mawardi tentang ayat-ayat etika profesi hakim?; 3. Bagaimana Kesesuaian Penafsiran al-Mawardi tentang Etika Profesi Hakim terhadap KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) di Indonesia?
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (Content Analysis) dan kontekstual dengan tafsir bi al-Ma’tsur sebagai pisau analisis. Hal ini bermaksud untuk mengetahui pemahaman mufassir secara menyeluruh mengenai ayat-ayat hukum, metode penafsirannya, kemudian kontekstualisasi penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut dalam pengambilan keputusan perkara hukum di Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama metode yang dipakai al-Mawardi adalah denagn metode tahlili atau analisis, kemudian menurut bentuknya tafsit al-Mawardi tergolong dalam kategori tafsir bi al-Ma’tsur; kedua, tafsir bi al-Ma’tsur, al-Mawardi mampu menjelaskan ayat-ayat berkaitan dengan hukum, terutama dalam etika profesi hakim secara komprehensif yang tersebar di berbagai surat. Surah An-Nisa’[4] ayat 58 menjelaskan bahwa hakim harus amanah dalam menetapkan hukum. Surah an-Nisa’ [4] ayat 105, menjelaskan tentang penentang orang yang bersalah. Surah an-Nisa’[4] ayat 135, menjelaskan tentang penegakan keadilan secara seimbang dan tidak memihak. Surah al-Maidah[5]ayat 48, menjelaskan tentang independensi hakim. Surah an-Nahl[16] ayat 90, menjelaskan bahwa hakim harus berbaut adil walaupun terhadap kerabat dekat. Surah Shad[38] ayat 26, menjelaskan, memutuskan perkara dengan adil tanpa mengikuti hawa nafsu. Surah Az-Zumar[39] ayat 17, menjelaskan, menyampaikan perkataan dengan benar. Surah Al-Hujurat[49] ayat 9, menjelaskan, kewajiban mendamaikan; ketiga, kontekstualisasi penafsiran al-Mawardi tentang ayat-ayat profesi hakim, sebagaimana dalam islam, tidak boleh ada pengaruh apapun dari siapapun, tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan menjalankan hukum dengan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana UUD 1945 bahwa negara indonesia adalah negara hukum dengan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak ada pengaruh dari kekuasaan lain dengan menegakkan hukum secara adil. Pasal 1 ayat 3 UUD 45 tentang supremasi hukum. Pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006atas UU nomer 7 tahun 1989 tentang peradilan agama , menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim. Salah satunya adalah berwibawa, adil, jujur, dan tidak tercela.