Pemikiran tentang kenegaraan menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti karena banyak sekali tokoh jaman dulu yang sudah mengemukakan tentang sistem kenegaraan yang baik, salah satu tokoh yang sudah mengemukakan tentang kenegaraan ialah Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarjana Barat mengenal teori politik. Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. . Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Al-Mawardi juga di dalam pemikirannya memasukan hubungan dengan agama. Yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana pemikiran al-Mawardi dalam bidang kenegaraan dan konsep kenegaraan ? Bagaimana relevansinya terhadap sistem kenegaraan modern ?
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu beberapa karya tulis Al-Mawardi, dalam kitab al-Ahkam as-Sultaniyah. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Al-Mawardi sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara Islam secara rinci. Namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilafah. Baginya, khilafah mendekati sistem demokrasi tidak langsung. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya, Bagi al-Mawardi, syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Negara menurut Imam Mawardi sendiri adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatik dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama. konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. Melalui tulisan ini, penulis menilai teori al-Mawardi tersebut sangat tepat untuk dijadikan perbandingan dari teori demokrasi.