Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Asuransi Keluarga Miskin (Askeskin) di Kelurahan Pindrikan Lor Kota Semarang, dan untuk mengetahui kriteria miskin menurut hukum Islam dan menurut pemerintah dalam pelaksanaan program Asuransi Keluarga Miskin (Askeskin).
Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseach), yang didasarkan pada studi kasus pelaksanaan program asuransi keluarga miskin (Askeskin) di Kelurahan Pindrikan Lor Kota Semarang. Penelitian ini mengambil masalah pada; Bagaimana pelaksanaan program Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) di Kelurahan Pindrikan Lor Kota Semarang dan bagaimana kriteria miskin menurut hukum Islam dan menurut pemerintah dalam pelaksanaan program Asuransi Keluaga Miskin (Askeskin).
Penelitian ini menggunakan metode analisis teknik analisis deskriptif kualitatif. Hal ini ditempuh dengan cara mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada kriteria miskin dalam pelaksanaan program Askeskin di Kelurahan Pindrikan Lor. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisa terhadap pelaksanaan program askeskin di Kelurahan Pindrikan Lor dari sudut pandang hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Asuransi Keluarga Miskin (Askeskin) di Kelurahan Pindrikan Lor Kota Semarang, dimulai dari sosialisasi program, pemberian kriteria miskin, pendataan dan proses pendistribusian kepada warga. Kriteria atau ciri-ciri keluarga miskin yang berhak menerima kartu Askeskin masih menggunakan data BPS. Pemerintah Kota Semarang mengambil kebijaksanaan bahwa, yang tidak mendapatkan kartu Askeskin, warga masih bisa mendapatkan atau memperoleh pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Sebagai kebutuhan primer, ketiga hal tersebut, harus terpenuhi secara keseluruhan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang terkategori sebagai orang miskin. Sedangkan menurut BPS dan BKKBN kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.