Saksi Mahkota merupakan istilah dari putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011 untuk menyebut seorang terdakwa yang dijadikan sebagai saksi yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya melakukan suatu tindak pidana, digunakan karena kurangnya alat bukti, pemisahan berkas perkara (splitsing), dan penyertaan. Dalam KUHAP tidak ada pengaturan secara eksplisit yang mengatur tentang saksi mahkota. Namun dalam praktiknya masih banyak sistem pembuktian yang menggunakan saksi mahkota, salah satunya di pengadilan negeri Kendal. Kebanyakan kasus di pengadilan negeri Kendal yang menggunakan sistem pembuktian saksi mahkota adalah pada perkara tindak pidana narkotika.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta kekuatan pembuktian di depan persidangan dengan menggunakan saksi mahkota pada perkara tindak pidana narkotika. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kendal, yaitu Pengadilan Negeri Kendal dengan mengambil data dan melakukan wawancara dengan hakim yang menandatangani berkas perkara ini serta menelaah buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skrispi ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris (sosio legal). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa sejauh ini saksi mahkota di pengadilan negeri Kendal digunakan karena hakim tidak dapat menolak saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana narkotika dalam berkas perkara no.13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan berkas perkara terpisah No.17/Pid.Sus/2019/PN Kdl adalah untuk menegakkan hukum dan menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi. Kekuatan pembuktian saksi mahkota didepan persidangan adalah sah, karena sesuai dengan dengan syarat-syarat sebagai alat bukti. Berat ringannya hukuman tergantung dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, dan tidak otomatis dapat meringankan saksi mahkota karena semua tergantung pada penilaian hakim.