ABSTRAK
Pemalsuan dokumen sekarang ini sudah banyak ditemukan tidak terkecuali di bidang perbankan. Umumnya pelaku dalam tindak pidana pemalsuan dokumen ini adalah orang dalam atau orang yang berhubungan langsung dengan bank itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis memberikan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana positif dalam putusan Nomor: 09/Pid.Sus/PN.Tgl. 2) Bagaimana sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana Islam dalam putusan Nomor: 09/Pid.Sus/PN.Tgl. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana positif dan mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dimana sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder berupa dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut undang-undang. Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl menyatakan bahwa Novel Fatrio dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kredit fiktif dimana terdakwa bekerja sebagai Account Officer Bank Bukopin Cabang Tegal dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hukum Islam sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen dihukum dengan hukuman ta’zir, penjatuhan hukuman ta’zir menjadi wewenang penuh ulil amri. Baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Hukuman ini dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.