ABSTRAK
Harta merupakan kebutuhan yang dimiliki setiap orang, namun dalam memperoleh harta, banyak cara yang dilakukan agar terlihat seolah-olah diperoleh dari yang halal. Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan harus dihindari. Hukuman perampasan aset sangat perlu ditegakkan dengan adanya sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Perampasan aset dinilai efektif apabila dalam proses tindak pidana pencucian uang ada harta yang menjadi bukti kuat dalam proses tindak pidana pencucian uang. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg yang menghukum Sri Fitri Wahyuni dengan membebankan perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif berupa kajian studi pustaka (library research). Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sumber data menggunakan data primer dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dokumentasi.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg dengan terdakwa Sri Fitri Wahyuni merupakan seorang istri pejabat bernama Pranoto Aris Wibowo (Terlampir dalam Berkas Perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di tempat suami bekerja yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diproses oleh penegak hukum. Sri Fitri Wahyuni melakukan kejahatan tersebut merupakan bagian dari perintah suaminya. Sri Fitri melakukan pencucian uang hasil dari kejahatan suami nya dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul harta tersebut.

Peneliti menyimpulkan, bahwa Pertama, eksekusi perampasan aset dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang. Kedua, perampasan aset dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai ta’zir yang berkaitan dengan harta. Perampasan aset ini merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan harta korban perlu ditegakkan, hal ini dapat dilihat bahwa perampasan aset dalam hukum pidana Islam sangat diperhatikan untuk mencapai maslahat bagi semua dengan ulil amri memperhatikan dengan teliti agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut untuk menjadi harta negara atau baitul mal.