Sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika, diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adapun ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Pemakai narkotika memang sudah jelas tindak pidananya, artinya secara jelas mengkonsumsi barang terlarang. Namun bagi penyimpan narkotika seperti dalam putusan pengadilan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg, memiliki narkotika belum tentu penggunaannya untuk di konsumsi. Dalam hal tujuannya tentunya tidak selalu mengarah ke hal yang negatif, karena dapat pula narkotika atas izin pihak yang berwenang dibuat bahan penelitian, dan hal tersebut diperbolehkan.
Dari latar belakang masalah tersebut dapat penulis tarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg.?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif
Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- mengacu pada pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yaitu pasal 112 ayat (1) Secara detail unsur pasal tersebut telah dirinci oleh hakim. Terdakwa mengakui bahwa kepemilikannya atas 3 paket sabu adalah perbuatan tanpa izin. Dari itu maka terdakwa di vonis pidana penjara lima tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000. 2) Bahwa tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dalam putusan PN Semarang Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Smg menurut hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarīmah ta’zīr. Karena .tinda pidana tanpa hak memiliki narkotika bukan merupaka jarīmah ḥudud maupun qiṣāṣ-diyat. Adapun terkait dengan sanksi pidana dalam jarīmah ta’zīr tidak ditentukan. Akan tetapi dalam hal ini menurut penulis, serta melihat konteks Indonesia, hukuman paling sesuai adalah hukuman penjara, dengan tujuan supaya pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika dapat merasa jera. Namun dalam hal ini pelaku harus terbukti bahwa adanya ia menyimpan itu dipergunakan untuk tidak semestinya. Artinya adanya ia meliliki adalah melanggar hukum.