Fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis semakin meningkat jumlahnya dengan membawa bentuk permasalahan baik di dalam lingkungan pengamen maupun permasalahan di lingkungan masyarakat sekitar, keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis seperti yang ada di Kota Semarang juga menjadi permasalahan tersendiri bahkan ada beberapa anak jalanan yang meresahkan masyarakat karena memaksa atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Salah satu faktor yang menjadikan pengamen dan anak jalanan tetap melakukan aktivitas mengamen di jalanan adalah adanya masyarakat memberikan uang kepadanya, untuk menekan hal tersebut dibuat aturan larangan pemberian uang kepada pengamen dan anak jalanan, oleh karena itu pemerintah Kota Semarang mengeluarkan peraturan daerah untuk menyikapi keberadaannya yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah 1Untuk mendeskripsikan kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dalam perspektif hukum pidana Islam
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dokumen Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014, sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh, hukum, dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan materi yang peneliti kaji. Data di peroleh dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian di data dengan metode analisis deskriptif dan metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang tertuang dalam Pasal 23 ayat (4). Pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 25, pasal 29, pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berupa larangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum, larangan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum dan larangan ekploitasi, peraturan ini merupakan bentuk larangan yang merupakan pengganggu ketertiban umum di jalanan, yang memiliki unsur kegiatan-kegiatan negatif di jalanan dan bertujuan melindungi dan menjaga ketertiban umum di masyarakat, khususnya di jalanan. 2) kebijakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk jarimah ta’zir perbuatan maksiat dan pada kepentingan umum, sehingga pemidanaan dalam peraturan tersebut merupakan cara ulil amri untuk melakukan ta’zir tersebut.