Penggunaan e-toll card mulai diwajibkan oleh pemerintah semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/prt/m/2017 Pasal 6 ayat (2). Seiring dengan diwajibkan pengguna tol untuk melakukan transaksi non tunai di jalan tol, maka pihak pengelola tol bekerjasama dengan pihak bank untuk menyediakan kartu e-toll yang dibutuhkan oleh pengguna tol. E-toll merupakan produk stored value dimana sejumlah nilai monetary value telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Hal tersebut dimungkinkan karena kartu dapat berpindah tangan dan hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain. Seharusnya, pemilik kartu dapat mengklaim saldo atas hilangnya kartu tersebut, tetapi karena adanya klausula baku yang dikeluarkan oleh penyedia e-toll card, pengguna tidak dapat mengajukan klaim atas saldo yang hakikatnya ada dalam bank penyedia e-toll yang bersangkutan. Banyak kontroversi terhadap penggunaan klausula baku yang digunakan dalam suatu perjanjian, karena dalam prakteknya sering merugikan konsumen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan klausula baku kepemilikan E-toll card dan berdasarkan hukum Islam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undangandengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan dan melalui proses silogisme akan diperoleh suau kesimpulan (conclution) terhadap permasalahnnya.
Hasil penelitian skripsi ini adalah kedudukan klausula baku dalam kepemilikan e-toll yang dibuat oleh penerbit e-tollcardtidak memuat hal-hal yang dilarang dalam pencantuman klausula baku, akan tetapi terdapat beberapa masalah yaitu apabila e-toll card hilang maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan kita sebagai pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir. Apabila hal ini terjadi, maka pengguna e-toll card tidak dapat mengajukan klaim kerugian karena adanya batasan dalam klausula baku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak penerbit.Berdasarkan hukum Islam, perjanjian baku yang dibuatoleh penerbit e-toll card memuat klasula-klasula baku dibuat secara sahdengan melihat bahwa hukum Islam yang didasarkan pada QS. An-Nisaa’ (4) ayat 29, memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad dan klausul yang dikehendaki serta disetujui oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan adanya e-toll card mempunyai manfaat atau maslahah lebih besar dibandingkan mudharatnya, yaitu untuk menghindari antrean panjang di depan pintu tol, efisiensi waktu, mengurangi kesalahan saat pemberian dan pengembalian pembayaran di pintu tol, mengurangi tindakan curang yang dapat dilakukan oleh petugas pintu tol.