Fenomena tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur sudah saat ini sudah memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Seperti dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN Smg, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perkosaan, akan tetapi terdakwa tidak dijatuhi hukuman di Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang sebagaimana tuntutan penuntut umum, melainkan dikembalikan kepada orang tua. Sementara terdakwa telah mengakui bahwa ia sudah melakukan hubungan seksual kepada korban sebanyak 2 kali. Tentunya apabila terdakwa tidak di tindak secara hukum yang bersifat mendidik, sangat mungkin akan mengulainya yang ke 3 kali dan seterusnya. Maka dari itu sebagaimana dalan teori hukuman, adanya hukuman diharapkan dapat mencegah kejahataan. Jadi, jika apabila seorang dihukum, maka akan menjadi pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab permasalan sebagai berikut: 1) bagaimana sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg? 2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg.?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan doctrinal, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN/Smg. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah analisis normatif.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa sanksi pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN, pelaku diberikan sanksi berupa dikembalikan kepada orang tua. Karena terdakwa selama masa ditahan, terdakwa oleh orang tuanya dimasukkan ke Pondok Pesantren dan atas pantauan para pihak. Selama masa di Pondok Pesantren, terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik dan atas dasar itulah hakim memvonis dikembalikan kepada orang tua. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum pidana positif terjerat pasal 82 UU No.23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. 2) Bahwa sanksi pidana bagi pelaku perkosaan oleh anak dalam fiqih jināyah tidak dapat dihukum hadd karena unsur moril dalam jarimah tidak terpenuhi. Akan tetapi pelaku perkosaan oleh anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN, dalam tinjauan hukum Islam dapat dikenakan hukuman ta’zir, yaitu hukuman terhadap perbuatan yang ditentukan oleh ulil amri, karena tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam hukuman atau sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak.