Pelembagaan partai politik hingga kini masih belum menjadi prioritas utama dalam upaya melembagakan demokrasi di Indonesia. Sering kali studi tentang pelembagaan partai politik hanya mengukur kuat dan lemahnya pelembagaan partai, tanpa melihat bagaimana proses pelembagaan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelembagaan PPP Kabupaten Semarang tahun 2014-2019.
Untuk mengurai bagaimana pelembagaan PPP Kabupaten Semarang tahun 2014-2019, penelitian ini menggunakan konsep pelembagaan Randal dan Svansand (2002) yang cenderung melihat pelembagaan partai sebagai sebuah pola pengelolaan partai berdasarkan empat dimensi, yaitu dimensi kesisteman, nilai, otonomi, dan pengetahuan public.
Hasil penelitian bahwa dari sisi pelembagaan PPP Kabupaten Semarang sudah bisa membangun pelembagaan dengan baik pada pemilu 2019 dengan perolehan suara yang hamper dua kali lipat dari perolehan suara pada pemilu 2014. Selain itu diukur dari teori pelembagaan partai politik Randall dan Svansand. Berikut beberapa hasil keberhasilan dan kegagalan partai dalam membangun kelembagaan. Pertama, dalam demokrasi partai, PPP Kabupaten Semarang selalu mengedepankan musyarawah dan mengacu pada AD/ART. Kedua, pengaruh klientisme dalam partai masih tinggi. Ketiga, pengambilan keputusan PPP kabupaten Semarang Sepenuhnya di pegang oleh DPC Kabupaten Semarang. Keempat, PPP Kabupaten Semarang secara kelembagaan sampai saat ini memiliki basis yang kuat. Kelima, pelembagaan PPP Kabupaten Semarang terdapat kekurang pada proses kaderisasi dan pendanaan yang tidak berjalan dengan baik.
Studi ini memberikan gambaran bahwa untuk melihat kemapanan partai, tidak hanya dapat dilihat pada level nasional. Karena, peran partai di daerah akan menentukan keberhasilan partai di akar permukaan. Dengan partai politik tingkat lokal memperhatikan pelembagaan partai dengan baik maka kaidah-kaidah partai bisa berjalan dengan baik.