Kegiatan jual beli juga dapat membuat produktifitas serta perputaran ekonomi masyarakat akan berjalan dinamis. Jual beli yang dilakukan secara adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki dan kesejahteraan bagi masyarakat. Diera modern jual beli tidak hanya dilakukan antar pelaku usaha dalam negeri saja, melainkan dapat dilakukan dengan pelaku usaha mancan negara dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan transportasi di dunia. Jual beli pakaian bekas impor menjadi fenomena yang banyak ditemui diberbagai daerah di Indonesia. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut menjadi problema yang belum terpecahkan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Semarang).
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jendral Beacukai Pusat, pedagang serta pembeli pakaian bekas impor di Kota Semarang mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Semarang bahwa masih ditemukan adanya pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh distributor dan pedagang karena mengabaikan Permendag. Jika ditinjau dari hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan dianggap tidak sesuai syari’at Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Semarang serta ditinjau dari hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif karena, penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah pada kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, karena merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa mendatangkan pakaian bekas impor merupakan kegiatan ilegal karena pengirimannya menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu terdapat dampak yang akan ditimbulkan baik dari segi kesehatan, devisa negara dan merusak harkat martabat bangsa Indonesia. Dalam prespektif hukum Islam kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Tetapi, jika dilihat hukum asal dari pakaian bekas impor termasuk barang ilegal dan dilarang oleh negara sebagaimana dijelaskan pada Permendag Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga dalam prespektif Islam kegiatan tersebut hukumnya menjadi haram.