Hadirnya wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun dalam sebuah pernikahan sehingga apabila tidak ada wali maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Pada kenyataannya, fenomena di lapangan banyaknya wali adhal dalam pernikahan, di mana dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Kedungadem pada tahun 2021 ada 7 kasus wali yang enggan menikahkan anak perempuannya. Setiap kasus memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan proses pernikahan menjadi terhambat. Enggannya wali untuk menikahkan anak perempuannya bila tidak diselesaikan secara serius akan menjadi masalah, sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator untuk mencari solusi yang terbaik sebagai solusi konflik. Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, juga memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu 1) Bagaimana problematika wali adhal di KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana peran KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian kasus wali adhal?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris/non doctrinal. Sumber data yang digunakan adalah data primer data dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala KUA, PPN KUA, calon pengantin dan wali pengantin. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder. Serta sumber data dari bahan hukum baik primer, maupun sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah 1. problematika KUA dalam meneyelesaikan wali adhal antara lain: a. wali enggan bertemu dengan PPN, b. wali bersikeras enggan menjadi wali, c. kurangnya pengetahuan wali mengenai kewajibannya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: adat istiadat, putusnya tali silaturrahmi, tidak sekufu, pembagian waris. 2. Peran Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem dalam menyelesaikan wali adhal, antara lain: PPN sebagai mediator, PPN bertindak sebagai konsultan nikah, PPN melakukan pendekatan persuasif, PPN bertindak sebagai wali hakim.