Berkembangnya sosial media tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga memberikan berbagai macam dampak negatif. Banyak sekali masalah yang timbul akibat penyalah gunaan sosial media, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada tindak kriminalitas seperti halnya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social, dalam hukum di Indonesia pencemaran nama baik melalui media masa diatur dengan jelas dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE No 19 tahun 2016. Dalam hukum islam pelarangan pencemaran nama baik dikategorikan sebagai pengancaman terhadap kemormatan seseorang yang di ganjar dengan ta’zir seperti yang tertera dalam Al-Qur’an dan hadis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negri bandung nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui social media. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus nomor 952/pid.sus/2020/pn bdg tentang pencemaran nama baik melalui sosial media. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Bandung nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam mengambil putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Dari segi hukum (yuridis) dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (non yuridis) seperti pertimbangan Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. 2) Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor: 952/Pid.Sus/2020/Pn Bdg termasuk dalam Jarimah ta’zir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau pihak yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung. Hukuman ta’zir bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) atau Peringatan dan hukuman denda. Hukuman penjara dalam Islam terbagi menjadi hukuman penjara tidak terbatas dan hukuman penjara terbatas. Dalam putusan Pengadilan Negeri bandung hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.