Hukuman mati sebagai sebuah kebijakan dan hukum memiliki sebuah ide dasar. Sekalipun ide dasar tersebut pada kemudian hari mengalami berbagai tantangan dan perdebatan akan validitas dan bukti empiris dalam argumentasi-argumentasinya. Sebelum sampai pada ide dasar tersebut perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud sebagai hukuman mati. Hukuman mati pada terpidana terorisme kerap menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai kesempatan di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menjalankan hukuman mati pada tiga terpidana mati kasus Bom Bali 1. Kebijakan ini selain mendatangkan perdebatan, juga menjadi objek penelitian dalam ragam pendekatan. Belum banyak yang mengkaji dari pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan metode kajian library research.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pengaturan hukum tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam regulasi di Indonesia dan Mesir ? Dan (1). Bagaimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir menurut konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) ? Tujuan penelitian ini guna mengetahui unsur dan proses pemidanaan hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia dan Mesir. Dan mengetahui konsepsi HAM terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diberlakukan hukuman mati.
Hasil penelitian ini mencakup dua hal; (1). Sebelum eksekusi mati terpidana terorisme, perlunya pertimbangan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada konsepsi pemenuhan hak asasi manusia. (2). Dalam UU Mesir, kejahatan terorisme bilamana itu hanya merusak fasiltas publik atau Negara, minimal penjara 10 tahun dan apabila sampai mengakibatkan korban jiwa, maka pelaku terorisme akan dihukum mati.