Kebijakan pemerintah membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. Dampak kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana PenerapankebijakanMentri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dan Bagaimana PenerapankebijakanMentri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang Ditinaju dari Hukum Pidana Islam.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dengan melakukan wawancara denga staf Lapas kelas I Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Interview dengan staf Lapas, dokumentasi wawancara dan napi yang mendapat keringanan hukuman serta observasi yang dilakaukan dengan datang langsung ke lapas. Lalu dilakukan analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti. Serta bahan hukum tersier yang diambil dari buku hukum, Undang-Undang, website artikel dan lainnya.
Hasil pembahasan menunjukkan, kebijakan pembebasan narapidana merupakan solusi yang bersifat sementara. Langkah tersebut dinilai tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 pada fasilitas penjara karena penyebab utama penularan penyakit di tahanan adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Diperlukan pengaturan diversi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada kasus kasus ringan sehingga tidak perlu menyebabkan lapas di Indonesia over kapasitas. DPR RI melalui fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP terkait pemidanaan.