Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg memutus perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Ferry Oktavianus Martin dengan pidana penjara 10 tahun dengan denda 1 miliar subsider 2 bulan kurungan. Ferry Oktavianus didakwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Terdakwa merupakan seseorang yang berprofesi sebagai Guru di SDN 2 Karangayu Semarang, terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan melakukan pemaksaan, tipu muslihat, kebohongan dan membujuk terhadap anak dibawah umur untuk tujuan kesenangan seksual terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg tersebut terdakwa tidak dikenakan pasal 82 ayat (2) yang didalamnya memuat aturan tentang penambahan hukuman 1/3 bagi seorang guru.
Penelitian ini membahas tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pemberat bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri No.896/pid.sus/2018/PN.Smg dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan No.896/pid.sus/2018/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunkan teknik kepustakaan dan interview (wawancara) kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan dengan terdakwa juga tidak mempertimbangkan dalam pasal 82 ayat 2 yang seharusnya hukuman terdakwa dapat diperberat dengan ditambah 1/3 dari hukuman yang diterapkan dalam pasal tersebut. Justru keputusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu terdakwa dihukum 10 tahun penjara. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam permasalahan ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dikenakan jarimah takzir berupa hukuman mati karena terdakwa diketahui telah melakukan tindakan pencabulan tersebut secara berulang-ulang sehingga harus dikenakan pemberatan pidana.