Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) terutama istri saat ini masih sangat tinggi. Fenomena ini terjadi karena didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah budaya patriarkhi yakni menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam hal apapun. Budaya patriarkhi ini mempengaruhi pemahaman terhadap teks keagamaan sehingga timbul interpretasi teks yang bersifat diskriminatif. Teks yang diskriminatif ini tidak hanya ditemukan dalam teks-teks keagamaan saja tetapi juga peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hadirnya Qirā’ah Mubādalah sebagai sebuah perspektif dan cara baca teks berkesalingan, manjadi sangat diperlukan dalam rangka memunculkan penafsiran yang berkeadilan gender. Beberapa pertanyaan yang dibahas dalam penulisan disertasi ini adalah: 1. Bagaimana Hukum Perkawinan di Indonesia mengatur tentang relasi suami istri? 2. Bagaimana relasi suami istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dibaca secara mubādalah? 3. Mengapa mubādalah penting dalam dinamika penafsiran terhadap teks.
Jenis penelitian disertasi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa teori diantaranya teori hukum, teori relasi suami istri, kesetaraan dan keadilan gender, hermeneutika dan mubādalah.
Adapun hasil penelitian adalah 1. Relasi suami istri dalam UUP maupun KHI belum semua menunjukkan nilai kesetaraan. Ketidaksetaraan ini bisa dilihat dari beberapa pasal, misalnya pasal 31 ayat 3 UUP dan 79 KHI tentang kedudukan suami istri, dimana suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri ibu rumah tangga yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban berbeda (Pasal 32-34 UUP, Pasal 77-84 KHI) 2. Menurut qirā’ah mubādalah, kedudukan suami istri adalah setara. Pengaturan peran, hak dan kewajiban adalah bersifat fleksibel disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Bagi istri tidak ada kewajiban taat kepada suami karena kedudukannya adalah seimbang, keduanya (suami istri) mempunyai kewajiban taat kepada komitmen berumah tangga. Pemaknaan nusyuz adalah tidak taat kepada komitmen berumah tangga sehingga nusyuz bisa dilakukan oleh istri maupun suami 3. Pembacaan teks dengan Qira’ah Mubādalah sangat penting dalam dinamika penafsiran terhadap teks untuk memberikan keyakinan terhadap orang Islam bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Salah satu yang menjadi bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Dalam konteks pernikahan, pengakuan terhadap kedudukan istri yang setara dengan suami adalah sebuah keniscayaan, agar kebahagiaan sebagai tujuan berkeluarga tercapai.

ABSTRACT:
Cases of violence to women –especially wife—are still too high. This phenomenon occurs because of several factors, including patriarchal culture, which assumes that the position of men is higher than women in anything. Patriarchal culture affects the understanding of religious texts, so that discriminatory interpretations of texts appear. This discriminatory text is not only found in religious texts but also in Indonesian laws and regulations such as Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1994 concerning the Compilation of Islamic Law. The presence of Qirā'ah Mubādalah as a perspective and a way of reading texts intertwined, becomes very necessary in order to bring up an interpretation that is gender-just. The questions that must be discussed in writing this dissertation are: 1. How did the Marriage Law in Indonesia regulate the husband and wife relationship? 2. How is the husband and wife relationship in Indonesian Marriage Law understood with mubādalah’s theory? 3. Why was mubādalah’s theory important in the dynamics of interpreting the text?
This dissertation research uses kualitatif with library research. It uses normative approaches (statutory approach). Then the data is analyzed using several theories including legal theory, social relations theory, gender equality and justice theory, hermeneutic and mubādalah’s theory.
The results of the reseach are 1. The husband and wife relationship in the UUP and KHI have not shown the value of equality. This inequality can be seen from several articles, for example Article 31 paragraph 3 of the UUP and 79 KHI concerning the position of husband and wife where the husband is positioned as the head of the household while the wife is a housewife which gives rise to different rights and obligations (Articles 32-34 UUP, Articles 77-84 KHI) 2. According to qirā'ah mubādalah, the position of husband and wife is equal. The arrangement of roles, rights and obligations is flexible according to the conditions of each family. For the wife there is no obligation to obey her husband because her position is balanced, both have the obligation to obey the commitment of the household. The meaning of nusyuz is disobedience to household commitments so that nusyuz can be done by a wife or husband. 3. Reading the text with Qirā'ah Mubāda is very important in the dynamics of interpreting the text to give confidence to Muslims that Islam as a religion that is rahmatan lil 'alamin, one of which is a form of grace is the acknowledgment of the human integrity of women who are equal to men. In the context of marriage, the recognition of the wife's equal position with her husband is a necessity, so that happiness as a family goal is achieved.