Ketertiban dan kenyamanan lingkungan Kota merupakan suatu tujuan dari adanya pengelolaan kota. Pada prinsipnya dalam mewujudkan cita-cita tersebut, baik pemerintah dan masyarakat harus senantiasa bersinergi dalam rangka menjaga tata tertib dan kenyamanan lingkungan. Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dapat dipisahkan dari majunya suatu kota, semakin banyak pula kesempatan- kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya, tak terkecuali melalui upaya perdagangan sebagai Pedagang Kaki Lima. Fenomena tersebut tidak dapat dipungkiri memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di kota tersebut, namun di luar dari perekonomian, banyak pula dampak negatif bagi ketertiban dan kesehatan lingkungan. Salah satu contoh ialah Kabupaten Demak, yang merupakan salah satu kota tujuan pariwisata, dari wisata religi, pantai, hingga tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan keramaian, hal tersebut menjadi salah satu alasan menjamurnya Pedagang Kaki Lima. Banyaknya PKL di Kabupaten Demak berpotensi merusak ketertiban dan kenyamanan lingkungan apabila tidak diatur dan tidak ditegakan hukum sebagaimana bertujuan untuk kenyamanan bersama.
Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Demak, serta faktor kendala penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak.
Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Non-doktrinal, yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Demak. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.
Berdasarkan penelitian Implementasi penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Demak, dilakukan oleh 4 (empat) pilar yang saling bersinergi, antara Dindagkop, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemerintah Kecamatan, dan pihak Kepolisian. Namun, hasil dari penelitian ini bahwa ketidak berhasilan implementasi penegakan Pedagang Kaki Lima Tersebut dikarenakan terdapat 3 kendala utama, kendala tersebut yakni terdapat pada struktur hukum yang mana tidak adanya pendaftaran perizinan PKL dan upaya pendaftaran secara terstruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak menjadi satu alasan Penegakan hukum sanksi administratif dan sanksi pidana belum dapat ditegakan, kedua pada subtansi hukum yakni wilayah zona merah PKL yang terdapat dalam Perda tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Demak, dan kendala ketiga ialah terhadap pola pikir masyarakat yang tidak semerta-merta menganggap pentingnya perizinan pada usaha perdagangan tersebut.