Jual beli dalam Islam telah diberikan aturan yang sudah di tetapkan oleh ulama fiqih mengenai rukun dan syarat jual beli. Baik yang berkenaan dengan pihak penjual atau pembeli, akad maupun objek akad atau barang yang di perjual belikan. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang tidak akan pernah ada habisnya bahkan selalu meningkat. Dalam jual beli Produk yang ditawarkan harus memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/kadaluwarsa dan menggunakan bahan yang baik. Produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal, dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan. Berdasarkan masalah ini maka fokus penelitian masalah ini adalah perbedaan harga yang terteta pada brosur promosi yang di berikan pada konsumen dengan harga yang tertera pada rak display atau pada harga yang harus di bayarkan pada kasir.
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif empiris yaitu berupa produk prilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau dari masyarakat dan terfokus pada gejala sosial dan penerapan hukum pada masyarakat.secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pernyataan secara tertulis yang berlokasi di Indomaret Kecamatan Mrangge.
Perlindungan hukum terhadap hak konsumen terhadap pembelian barang minimarket yang tidak sesuai dengan harga katalog promosi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian harga pada katalog promosi, label harga pada rak display dan harga di kasir adalah perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dapat ditemukan dalam pasal 4 huruf (b) yang mengatur ha katas informasi yang benar, pasal 7 huruf (c) tentang kewajiban pelaku usaha, serta pasal 10 huruf (a) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif (penyelesaian sengketa) diatur dalam pasal 19 ayat (1) yang mengatur mengenai ganti rugi, pasal 45 ayat (2) dan pasal 47 yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun penyelesaian di pengadilan.