Praktik money politic pemilu tahun 2019 di Kota Semarang dan penegakan hukumnya oleh sentra Gakkumdu berdasarkan UU Nomor 7 tentang pemilu

Kamila, Fazlar Rusyda (2022) Praktik money politic pemilu tahun 2019 di Kota Semarang dan penegakan hukumnya oleh sentra Gakkumdu berdasarkan UU Nomor 7 tentang pemilu. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

[thumbnail of SKRIPSI_1902056108_Fazlar_Rusyda_Kamila] Text (SKRIPSI_1902056108_Fazlar_Rusyda_Kamila)
1902056108_Fazlar Rusyda Kamila_Full Skripsi (2) - Fazlar Rusyda 6108.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana money politic yang masih marak terjadi dalam pemilihan umum menjadikan ternodanya sistem demokrasi, untuk mencegah hal tersebut pemerintah telah membuat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun tetap saja masih banyak praktik pidana money politic yang tetap lolos dan tidak dihukum sebagaimana mestinya. Penilitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis-empiris yang menempatkan bahwa hukum selalu terkait dengan variabel sosial. Dengan tujuan menjawab beberapa permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana penegakan hukum dalam money politic di Bawaslu Kota Semarang? (2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap money politic?
Pemulis menggunakan penelitian empiris atau sosiologi hukum yaitu penelitian tentang hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana aturan tersebut menjadi acuan masyarakat dalam berperilaku. Data yang digunakan adalah dengam wawancara, menganalisis dan mengutip serta mengulas dan menyimpulkan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum mengenai money politic di Kota Semarang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhenti pada pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil. Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai tindak pidana money politic dalam Pasal 280, 515 dan 523 diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi saat pemilu. Namun terdapat kendala subyek hukum yang limitatif menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi meloloskan pelaku tindak pidana money politic.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Money politic; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu; Kota Semarang
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74201 - Ilmu Hukum
Depositing User: Bahrul Ulumi
Date Deposited: 11 Mar 2023 07:13
Last Modified: 11 Mar 2023 07:13
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics