Sukuk adalah efek jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk dengan emiten berkewajiban untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa ujrah/bagi hasil/margin/fee dan membayar kembali dana sukuk saat jatuh tempo. Guna meningkatkan manfaat dalam melakukan pengelolaan keuangan haji yang dapat memberikan manfaat kepada pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan maka dana haji diinvestasikan kedalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi dengan dana haji yang sering mendapat sorotan dari masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk diluar kepentingan ibadah haji serta lahirnya sukuk yang berasal dari obligasi konvensional menimbulkan kritik dari para ekonom muslim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Sukuk Dana Haji Indonesia dan bagaimana penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang mana metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan library research . Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan bahwa SDHI diterbitkan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Struktur Ijarah Al-Khadamat dengan menggunakan Akad Ijarah Al-Khadamat akad dalam menerbitkan SDHI. Adapun Akad Ijarah Al-Khadamat dan SBSN struktur Ijarah al-Khadamat yang digunakan dalam Sukuk Dana Haji Indoneia meskipun telah diperbolehkan namun belum memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memperkuat keberadaan akad dan SBSN jenis struktur tersebut.