Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus di bantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus persetubuhan yang terjadi pada anak. Seperti hal nya kasus Nomor 40/lll/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Grobogan khususnya pada instansi Polres Grobgan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan (Polres Grobogan) untuk mengumpulkan data dari wawancara anggota sat polres dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang di peroleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian berdasarkan hukum Islam terhadap pasal yang di berikan penyidik kepada pelaku S.L (ayah tiri) tentang tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh S.L (ayah tiri), termasuk dalam jarimah hudud, hal ini dikarenakan persetubuhan dalam islam adalah zina, dan zina adalah salah satu kategori dalam jarimah hudud, penerapan hukumnya ada dalam nash Al- Qur’an dan Sunnah, tuntutan yang di berikan paling maksimal 15 tahun itu belum sesuai dengan syariat Islam, yang seharusnya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan dari masyarakat. Berdasarkan hukum positif tuntutan yang di berikan penyidik kepada pelaku dalam pertimbangan yuridis. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).