Tindak pidana penyimpangan seksual pada hewan (bestiality) merupakan kecenderungan seks terhadap hewan, yang dikatakan sebagai gangguan kesehatan. Penyimpangan seksual terhadap hewan termasuk bagian dari jari>mah. Demikian, kurang jelasnya sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap hewan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, terdapat banyak perbedaan pendapat. Tulisan ini bertujuan untuk memperbandingkan konsep sanksi bagi pelaku bestiality antara Abdul Qadir Audah dengan Ibnu Taimiyyah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, melalui studi kepustakaan dengan teknik deskriptif-analisis-komparatif. Adapun sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder.
Tulisan ini menemukan dua simpulan. Pertama, menurut Abdul Qadir Audah bestiality tidak dianggap z}ina> melainkan dianggap maksiat yang wajib di ta’zi>r, sehingga hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, pelaku bestiality wajib dibunuh baik laki-laki atau perempuan dan sifatnya muhs}an atau ghairu muhs}an, begitu pula hewannya. Kedua, komparasi yang dilakukan yaitu berupa persamaan dan perbedaan antara pendapat Abdul Qadir Audah dan Ibnu Taimiyyah. Persamaan dan perbedaan tersebut mencakup diantaranya penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana penyimpangan seksual terhadap hewan dan sanksi bagi hewan yang disetubuhi. Begitu pula terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua pendapat tokoh apabila dijadikan rujukan dalam masalah hukum pidana pada konteks yang lain. Meskipun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berbeda. Tetapi keduanya sepakat bahwa hewan yang menjadi korban wajib dibunuh.