Pada akhir abad ke-19 jumlah kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Jepara merupakan salah satu kota yang terdapat aksi kriminalitas dengan pelaku anak. Anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, bahkan tindakan ini dilakukan secara berulang (Residiv). Hal ini dilatarbelakangi oleh salahnya pergaulan pada anak, kenakalan remaja, dan minimnya pendidikan.
Berkenaan dengan metode penelitian, metode yang digunakan penulis adalah dengan penelitian doktrinal. Dengan data umum yakni putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa dan Undang-undang, dan juga terdapat data pendukung berupa wawancara dengan Hakim selaku yang menangani dan memutuskan perkara ini. Sehingga,data lebih akurat dan bisa dilihat dari alasan Hakim menjatuhkan hukumannya atas kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku anak dapat dilakukan. Dengan pertimbangan anak mampu bertanggungjawab dalam arti tidak cacat dan tidak gila. Selain itu Dengan ini, anak dihukum selama 8 bulan di LPKA Kutuarjo dengan harapan anak bisa lebih baik dan tidak mengulangi apa yang sudah dilakukannya. Dengan maksimal penjara adalah setengah dari hukuman dewasa,yakni 4,5 tahun. Kedua, pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum pidana Islam adalah seorang anak yang sudah mumayiz dan mukalaf. Sehingga anak sudah dibebani kewajiban. Dalam hal ini, anak wajib bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan. Anak juga bukan seorang yang gila, sehingga anak bisa dibebani hukuman. Hukuman anak diberi hukuman takzir dengan mengesampingkan had. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar, selain itu Indonesia juga negara dengan sistem pemidanaan berdasarkan UUD, hukuman potong tangan juga dilansir melanggar HAM. Sehingga hukum potong dianggap kurang tepat.