Kemajuan sektor ekonomi saat ini mengakibatkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk semakin kreatif dalam menciptakan usaha. Salah satunya dapat dilihat dengan mulai beberapa pedagang olahan makanan yang ada di Pedurungan Kota Semarang. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku usaha makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar kehalalan produk yang dijual dan menerapkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Pengertian makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdangangkan di Pedurungan Kota Semarang dalam upaya mewujudkan praktek undang-undang Jaminan Produk Halal.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang produk makan olahan yang menggunakan label halal yang illegal, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi Pedurungan Kota Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kulitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan
dengan cara menguraikan, merinci ke dalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan legalitas penggunaan label halal pada pedagang kaki lima.
Berdasarkan analisa data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pedurungan Kota Semarang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pedagang kaki lima dan pelaku UMKM belum menerapkan Legalitas label standar kehalalan pada produk makanannya sebagai upaya mewujudkan peraturan jaminan produk halal. Hal ini menjadi penting dalam kehidupan seorang muslim, kesalahan dalam pencantuman informasi pada kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk menentukan produk yang dibeli. Dalam Undang-undang diatur dalam pasal 4 undang-undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa semua produk yang masuk, yang beredar dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal, sedangakan dalam Pasal 41 disebutkan bahwa “Pelaku usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, ketentuan menegenai tata cara pengenaan administratif diatur dalam peraturan menteri”. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka pedagang kaki lima wajib mentaati undang-undang dengan melakukan sertifikasi halal.