Pada hakekatnya, anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, sebagai upaya mendukung terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan mensejahterakan masyarakat, diperlukan peran serta setiap bagian dari desa itu sendiri, seperti halnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat. Partisipasi merupakan suatu proses keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang bertujuan memberikan saran dan masukan, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan yang akan dibuat. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah adanya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat memiliki peranan strategis untuk mengawasi realisasi pengelolaan dana desa supaya tidak diselewengkan. Mengingat dana desa yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya adalah cukup besar maka diperlukan mekanisme berupa pengawasan masyarakat supaya dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya yakni untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Sampel penelitian ini adalah masyarakat desa Brakas yang berumur 17 keatas atau sudah mempunyai hak pilih dengan sampel sebanyak 100. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25. Hasil analisi menunjukan variabel partisipasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikan akuntabilitas sebesar 0,000 < 0,05 dan variabel Pengawasan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikan akuntabilitas sebesar 0,054 > 0,05.