Hubungan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan driver adalah berdasarkan perjanjian kemitraan. Seiring ber- jalannya pelaksanaan perjanjian, para driver grab telah berulang kali unjuk rasa akibat dari pembuatam aturan yang secara sepihak oleh perusahaan sehingga pihak driver merasa dirugikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan antara Grab Indonesia dengan driver serta dilihat dari perspektif KUHPer. Dalam KUHPer perjanjian kemitraan diatur dalam aturan persekutuan perdata. Perjanjian kemitraan adalah hubungan perjanjian ker- jasama antar pihak dengan dasar saling percaya, memperlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara dan studi kepustakaan, selanjut- nya data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan (1) Dalam perjanjian kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan driver terdapat be- berapa klausul yang bertentangan dengan ketentuan klasula baku pada pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.(2) Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan driver di Kota Semarang belum sepenuhnya menegakan keadilan masyarakat yang mana belum memberikan perlindungan bagi driver yang berada posisi lemah,dan tidak ada kedudukan yang terbuka bagi driver yang didasarkan pada asas fairness.