Jaminan fidusia merupakan perjanjian berdasarkan kepercayaan dengan pengalihan hak milik kepada kreditur sedangkan debitur tetap dapat menguasai objek benda yaitu sebagai detentor. Jika dicermati lebih lanjut maka jaminan fidusia juga memiliki permasalahan yaitu kemacetan anngsuran, hak eksklusifitas kreditur untuk mengeklaim adanya wanprestasi oleh debitur, dan perdebatan mengenai title eksekutorial. Atas adanya permasalahan tersebut maka diperlukan pihak ketiga yaitu badan peradilan untuk mengurai permasalahan.
Permasalahan yang terdapat pada Analisis Jaminan Fidusia terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2021/PN Smg dapat diteliti lebih lanjut menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian tersebut dibutuhkan penelahaan terhadap teori-teori hukum, asas- asas, dan perundang-undangan. Untuk menelaah permasalahan jaminan fidusia pada kemacetan angsuran hingga adanya penarikan benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia diperlukan pendekatan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga hal tersebut masuk dalam metode penelitian yuridis normatif.
Selanjutnya hal mendasar yang terdapat pada permasalahan jaminan fidusia berimbas terhadap pembaharuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fidusia yang disahkan melalui Putusan Mahkmah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Pasca adanya pembaharuan tersebut maka untuk mengetahui bahwa debitur telah melakukan cedera janji atau tidak jika tidak ada klausula yang mengatur pada saat pembuatan perjanjian maka hal tersebut harus diputuskan oleh pengadilan dan jika dilakukan eksekusi pihak debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka pihak kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia pada pengadilan negeri. Mekanisme tersebut harus dijalankan, jika tidak maka akan terjadi pelanggaran terhadap Perbuatan Melawan Hukum.