Pada putusan nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds hakim Pengadilan Agama Kudus telah mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan karena calon istri kedua telah hamil. Pengabulan izin poligami ini jelas bertolak belakang dengan syarat dalam Undang-undang yang telah ditentukan. Hal ini tentu perlu diteliti lebih luas tentang bagaimana konstruksi hukum dalam putusan untuk mengabulkan perkara tersebut. Selain itu, perlu juga tinjauan maqashid asy-syari’ah dalam melihat perkara ini. Apakah dapat dibenarkan atau perlu batasan-batasan tertentu dalam mengabulkan izin poligami.
Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Sumber primernya adalah putusan dan sumber sekundernya berupa buku, jurnal dan penelitian lain sebagai penunjang. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan yuridis normatif dan diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis data secara Kualitatif dan data yang diperoleh menggunakan metode deduktif.
Konstruksi hukum pada putusan nomor 0638/Pdt.G/
2018/PA.Kds dalam mengabulkan izin poligami atas istri kedua telah hamil yaitu pasal 26 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan pasal 49 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan. Kemudian pasal 53 KHI dengan pertimbangan atas perbuatan dan pertanggungjawaban karena telah berhubungan layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah. Kemudian, maqashīd asy-syari'ah dalam melihat perkara ini adalah karena banyak pihak yang tidak terlindungi jiwanya apabila dikabulkan, terjaganya agama karena agama jelas melarang zina, terjaganya keturunan karena terselamatkannya anak dalam kandungan, terjaganya akal karena terhindar dari tekanan-tekanan dan terjaganya harta karena dapat mendatangkan komitmen finansial keluarga.
 
ABSTRACT:
In decision number 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds the judge of the Kudus Religious Court granted the request for a polygamy permit submitted by the applicant on the grounds that the prospective second wife was pregnant. The granted of this polygamy permit is truly the opposite with condition in law that have been decided before. This thing should be take on large research again about how the law construction that the judge use for granting the cases. More over, the maqashīd asy-syari’ah must be already being reviewed on how the judge look on this cases. Is this can be allowed or must be any specific boundaries on how the judge can granted this polygamy permit.
The type of research used is doctrinal. The primary source is the decision and the secondary source is in the form of books, journals and other research as support. Data collection uses the documentation method. Data collection techniques in research use normative juridical and obtained through the study of documents or literature (library reseach). Qualitative data analysis techniques and data obtained using deductive methods.
Legal Construction in Decision Number 0638/Pdt.G/
2018/PA.KDS in granting polygamy permits for the second wife has been pregnant, namely Article 26 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection and Article 49 of Law Number 23 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population. Then Article 53 KHI with consideration of the actions and accountability because it has been related like a husband and wife outside the legal marriage. Then, maqashīd asy-syari'ah in seeing this case is because many parties are not protected by their souls when granted, maintaining religion because religion clearly forbids adultery, preserving offspring due to the saving the child in the womb, the mind because it can bring family financial commitment.