Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat nikah Pengadilan Agama Pekalongan pada nomor: 44/ Pdt.P/2022/PA tidak dapat diterima dengan alasan poligami. Pernikahan poligami siri dipahami sebagai pernikahan poligami yang dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatatkan oleh KUA (nikah siri). Pelaksanaan poligami tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI. Para pemohon mengajukan Itsbat nikah berkepentingan selain mengesahkan pernikahannya agar memiliki alas hukum memperoleh buku nikah juga untuk mengurus dokumen lainnya seperti:Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan lainnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor mengapa poligami siri terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan dan alasan dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl yang tidak dapat diterima dengan alasan poligami siri.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, data primer yang digunakan adalah penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl. teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan: pertama, faktor biaya pengurusan poligami, aturan mengenai orang-orang tertentu yang terikat ikatan dinas, proses perceraian terlalu lama dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Kedua, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan terkait penetapan nomor: 44/Pdt.P/PA.Pkl tentang Itsbat nikah tidak dapat diterima adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 sebab pernikahan siri yang diajukan Itsbat nikah merupakan pernikahan poligami.