Perubahan ketentuan yang berkenaan mengenai revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP) khusunya yang terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam ketentuann tersebut berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria berusia 19 (sembilan belas tahun) dan seorang wanita berusia 16 (enam belas tahun).” Hal itu memungkinkan terjadinya pernikahan anak pada wanita seperti yang tertera pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Ini artinya sesorang dengan usia kurang dari 18 tahun masuk dalam kategori anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan batas usia nikah. Perubahan ketentuan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dalam Pasal 7 Ayat 1 berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).” Namun, semenjak diberlakukanya revisi terhadap undang-undang tersebut di Pengadilan Agama Kendal mengalami kenaikan cukup signifikan dalam volume penerimaan perkara permohonan dispensasi nikah.
Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: Apa faktor yang menyebabkan jumlah peningkatan permohonan dispensasi nikah di PA Kendal, serta bagaimana pertimbangan hakim PA Kendal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah khususnya pasca terbitnya UU No 16 Tahun 2019.
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. Dengan bahan hukum primer meliputi, Al-Qur’an, Hadist Rasulullah SAW., UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa semenjak dilakukanya peningkatan terhadap batas usia menikah dari umur 16 (enam belas) tahun menjadi umur 19 (sembilan belas) tahun terhadap wanita, rata-rata dari sebagian masyarakat belum mengetahuinnya. Semenjak terbitnya UU No. 16 Tahun 2019, sebagian masyarakat belum mengetahuinnya dan kebanyakan dari mereka sudah menerima pinangan dari mempelai laki-laki dan ketika hendak menndaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) berbenturan terhadap aturan undang-undang yang berlaku. Jadi, faktor penyebabnya karena sejak lahirnya undang-undang tersebut belum tersosialisasi seluruhnya dan diketahui oleh masyarakat. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengabulkan ialah karena kelengakapan administrasi dan asas Kemadharatan. Karena pertimbangan madharat itu yang diutamakan. Dimana setiap perkara yang masuk dalam lingkup Pengandilan Agama sudah masuk dalam kategori madharat.