Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, hakim Mahkamah Syar‟iyah Lhokseumawe telah mengabulkan tuntutan rekonvensi pengembalian mahar sepenuhnya oleh suami. Pengabulan pengembalian mahar sepenuhnya ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan surahAl-Baqarah ayat 237 yang mengisyaratkan pengembalian mahar seperdua dalam talak qabla dukhūl. Hal ini tentu perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan rekonvensi suami dan memutus istri untuk mengembalikan maharnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga memotret pandangan maqāṣid alsyarī‟ah dalam pertimbangan hakim perkara ini. Apakah dapat dibenarkan atau perlu batasan tertentu dalam pengabulan rekonvensi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber utama penelitian adalah putusan pengadilan, sementara sumber pendukungnya meliputi buku, jurnal, dan penelitian lain yang relevan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan data diperoleh melalui kajian dokumen atau literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari informasi yang telah dihimpun. Dalam perkara putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini, hakim Mahkamah Syar‟iyah Lhokseumawe memutus untuk mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami dalam gugatan rekonvensi dengan alasan istri yang menginginkan perceraian dan suami dirugikan dalam hal ini, lalu meminta mahar dikembalikan karena pernikahan ini juga belumlah melakukan hubungan badan. Selain itu juga istri yang sebagai tergugat rekonvensi menyatakan ketersediaannya dalam mengembalikan mahar pada suami yang sebagai tergugat rekonvensi. Hakim lebih mengutamakan terjaminnya keadilan dan kerelaan setiap pihak dengan dalam memutus. Kemudian, pendekatan dari sudut pandang maqāṣid alsyarī‟ah dalam perkara ini memandang bahwa terjadinya perceraian dan pengembalian mahar ini akan menjaga tiap-tiap tingkatan pemeliharaan kebutuhan dharuriyat tiap pihak, karena