Perbarengan tindak pidana merupakan salah satu persoalan dalam sistem hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan kejahatan yang dilakukan secara bersamaan atau berulang oleh seorang pelaku. Sistem pemidanaan concursus menggunakan stelsel absorbsi, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg hakim menjatuhkan sanksi penjara sembilan bulan kepada terdakwa AT. Sanksi tersebut lebih ringan dan belum sesuai dengan sistem pemidanaan perbarengan tindak pidana. Perbarengan perbuatan pidana memiliki pemberatan berupa hukuman ditambah sepertiga.
Atas dasar itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana perbarengan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg? dan Bagaimana perbarengan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Smg perspektif hukum pidana Islam?
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.-empiris. Pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus dan konseptual. Metode penelitian ini adalah analisi data deskripsi kualitatif dengan melakukan pendeskripsian yang sifatnya faktual, terstruktur dan akurat dengan tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran data secara jelas.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, bahwa perbarengan tindak pidana pencurian telah melanggar Pasal 362 jo 65 ayat (1) KUHP. Tindakan terdakwa termasuk perbarengan perbuatan (concursus realis). Terdakwa dapat dikenakan pemberatan pidana yakni hukuman maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Kedua dalam perspektif hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana pencurian termasuk dalam teori saling melengkapi atau memasuki (al-tadākhul). Perbuatan terdakwa dikenakan hukuman ta‘zīr, karena jumlah barang yang dicuri tidak mencapai batas nisab untuk diterapkan hukuman potong tangan.