Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak besar terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi menusia dengan berbagai modus, seperti perdagangan anak, perempuan, dan pekerja migran illegal. Orang-orang yang menjadi korban dalam kejahatan ini tentunya sangat dirugikan. Perlindungan bagi korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi dan merupakan bagian intregal dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial melalui pengajuan restitusi yang dibebankan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) yang mana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Adapun sumber utama adalah Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT YYK sudah sesuai karena telah memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara ini dinilai tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, setelah pengajuan banding, hasil putusan pada tingkat pertama dan banding tetap sama. Terkait restitusi, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun masih banyak korban di luar sana yang belum memperoleh haknya atas restitusi. Dalam hukum Islam, sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa ta’zîr, sedangkan restitusi sebagai bentuk hukuman tambahan dikenal dengan istilah diyat.