Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan prinsip dan implementasi pemberian grasi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif, grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. dalam hukum Islam, al-syafa’at merupakan hak keluarga korban, yang menekankan pada pemulihan keadilan melalui pilihan antara qisas, diyat, atau pengampunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana dan turut serta dalam pembunuhan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang dianalisis meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 2010, serta kitab-kitab fiqh Islam. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara grasi dalam hukum positif dan al-syafa’at dalam hukum Islam, dengan fokus pada prosedur, tujuan, dan dampak keduanya terhadap pelaku tindak pidana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi dan al-syafa’at memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan, pendekatan keduanya sangat berbeda. Hukum positif mengutamakan peran negara dalam pemberian pengampunan, sementara hukum Islam memberikan otoritas tersebut kepada keluarga korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian hukum pidana Islam dan hukum positif serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut.