Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 meningkatkan prosentase dispensasi perkawinan. Hal itu menjadi bukti aturan tersebut belum mampu mencapai substansinya menurunkan angka perkawinan usia anak. Diperlukan studi komprehensif untuk menganalisis implementasinya, terutama di daerah-daerah terindikasi memiliki prevalensi perkawinan anak yang tinggi seperti Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Disertasi ini bertujuan memberikan gambaran terhadap efektivitas aturan tersebut melalui identifikasi struktur hukum, substansi, dan budaya masyarakat ketika Undang-undang diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal dengan perolehan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis untuk menjelaskan korelasi berlakunya undang-undang dengan praktek perkawinan anak yang relatif tinggi. Praktek itu masih berjalan sebagaimana terjadi sebelum adanya undang-undang. Hasil riset menunjukkan variabel efektivitas Undang-undang belum berjalan optimal. Struktur hukum masih harus dimaksimalkan. Substansi Undang-undang perlu disempurnakan, dan Kultur hukum masyarakat belum mendukung pencapaian tujuan peraturan.

ABSTRACT:
The enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 increases the percentage of marriage dispensations. This is proof that the regulation has not been able to achieve its substance in reducing the rate of child marriage. Comprehensive research is needed to analyze its implementation, especially in areas indicated to have a high prevalence of child marriage, such as the rural slopes of Mount Ungaran. This dissertation aims to provide an overview of the effectiveness of these regulations through identifying the existence of the legal structure, substance and culture there when the law was implemented. This study uses a socio-legal approach by obtaining data through observation and in-depth interviews with related parties, then analyzed to explain the correlation between the enactment of the law and the relatively high practice of child marriage. This practice still continues as it did before the law. The research results show that the effectiveness variable of the law has not been running optimally. The legal structure must be maximized, the substance of the law needs to be reviewed and refined, and the dominance of culture that is an obstacle to the regulation has not been able to achieve its goals.