Penelitian ini berfokus pada evaluasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya bagi kelompok marginal seperti anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi kelompok tersebut dalam mengakses hak-hak kewarganegaraannya, serta menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah yang telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan dan gelandangan di Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan, diantaranya tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, keterbatasan memperoleh akses terhadap kesehatan, dan pendidikan serta kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kebijakan pemerintah yang ada, meskipun telah dirancang untuk membantu masyarakat marginal, sering kali tidak efektif atau kurang tepat sasaran, sehingga pemenuhan hak kewarganegaraan mereka masih jauh dari ideal.masalah anak jalanan dan gelandangan membutuhkan kontribusi antara dinas sosial satpol PP dan masyarakat. Namun sulitnya pengendalian anak jalanan dan gelandangan kota semarang menyebabkan hal tersebut semakin bertambah. Keberadaan anak jalanan dan gelandangan menjadi isu sosial yang mengurangi keindahan dan estetika kota semarang serta kenyamanan masyarakat dalam hal tersebut pemerintah kota semarang mengeluarkan kebijakan seperti adanya peraturan daerah kota semarang nomor 5 tahun 2014, program rehabilitasi serta operasi penertiban.