Ulama dan politik adalah salah satu topik penting dalam studi di Indonesia, ini disebabkan keterlibatan ulama di dalam politik praktis di Indonesia yang sudah ada era awal kemerdekaan sampai di era demokratisasi pasca orde baru. Kajian para sarjana sebelumnya tentang ulama dan politik lebih banyak memberikan pada konteks nasional. Sedangkan kajian tentang konteks lokas masih sangat sedikit. Kajian skripsi ini, ingin memperkaya studi tentang ulama dan politik di tingkat lokal Indonesia, yang mengangkat kasus studi peran ulama dalam politik praktis di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Studi ini difokuskan mengkaji keterlibatan ulama dari pesantren Tambakberas terhadap Munjidah Wahab dalam kontestasi pilkada 2018 dan mengkaji hubungan tersebut terhadap pemerintah lokal terhadap pendidikan keislaman. Untuk mengkaji studi ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh ulama (kyai Hasib) dalam memenangkan Munjidah pada pilkada 2018. Kedua, bagaimana dampak dukungan politik terhadap pola relasi antara ulama dan kepala daerah pasca pilkada 2018 di Kabupaten Jombang. Ketiga, dampak relasi ulama dan elit lokal dalam pembangunan di sektor pendidikan.
Untuk menjawa pertanyaan diatas, studi ini dilakukan menggunakan perspektif historical institusionalisme sebagai acuan metodologis dan klientelisme sebagai kerangka teoritik. Historical institusionalisme memberikan titik tekan pada pemaham institusi dalam bentuk praktek politik yang menekankan pada perkembangan institusi dalam perkembangan sejarah dan klientelisme untuk memahami hubungan antara ulama dan elit politik dalam praktek politik di Kabupaten Jombang. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif yang mengedepankan wawancara mendalam, interview dengan sejumlah informan yang memiliki keterlibatan pada topik kajian, observasi partisipan, dan kajian dokumentasi, yaitu merujuk pada analisis dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan pada kajian.
Dari penelitian ini, penulis menemukan poin-poin penting. Pertama, ulama memberikan dukungan terhadap Munjidah pada pilkada 2018 melalui mobilisasi massa kegiatan keagaman, alumni pesantren, dan organisasi fatayat, Muslimat. Kedua, pasca pilkada berlangsung relasi antara ulama dan elit lokal terjalin melalui keterlibatan ulama dalam memberikan masukan kebijakan seperti di wajibkan pendidikan keagaman pada sekolah dasar (SD). Ketiga, ulama andil dalam distribusi public good, dimana keterlibatannya dalam menyeleksi guru keagamaan yang memiliki syarat lulusan pesantren. Dari tiga pertanyaan temuan penelitian itu saya berargumen, bahwa dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik otoritas agama ulama, baik dalam strategi pemenangan kandidat maupun dalam pengambilan keputusan pasca pilkada. Namun studi ini, tentu memiliki limitasi, salah satunya lemahnya kajian yang lebih mendalam lagi dengan kajian studi etnografi, untuk memahami lebih detail tentang kebijakan yang lebih luas diluar kajian agama, apakah ulama juga terlibat mendesain distribusi proyek infrastruktun maupun proyek penting lainnya.