Pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor ini. Salah satu kebijakan utama pemerintah untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani adalah subsidi pupuk, yang bertujuan menjaga stabilitas harga, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan hasil panen. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat lapangan sering menghadapi tantangan, seperti keterlambatan distribusi, ketidaktepatan sasaran penerima, dan kendala teknis dalam penggunaan Kartu Tani. Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian tinggi, juga menghadapi masalah serupa. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program subsidi pupuk di Desa Kuryokalangan tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari program implementasi kebijakan oleh teori Merilee. S. Grindle, yang mencakup dua perspektif yaitu, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of implementation).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna melihat proses implementasi serta pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program subsidi pupuk di Desa Kuryokalangan masih menghadapi beberapa kendala. Dari sisi isi kebijakan, permasalahan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan petani dan jumlah pupuk yang disediakan. Dari sisi konteks implementasi, ditemukan bahwa koordinasi antaraktor yang terlibat belum optimal, daya tanggap petani terhadap kebijakan masih rendah, dan pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan.