Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, namun lemahnya tata kelola, perencanaan, dan pemahaman perangkat desa terhadap pelaksanaan proyek seringkali menghambat pencapaian tujuan ini dan menyebabkan ketidakmampuan dalam mempertanggungjawabkan penggunaannya. Studi ini hendak mengkaji dan menjawab dua pertanyaan berikut 1). Bagaimana Pengelolaan, Struktur dan Implementasi dalam Bantuan Sosial Pedesaan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024? 2). Bagaimana Tata Kelola di Desa Lajer dalam Bantuan Sosial Pedesaan yang ditinjau dari Good Governance pada Periode Tahun 2020-2024?

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori good governnce untuk melihat objek penelitian secara luas melalui tiga aspek good governaance yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat mengetahui bagaimana tata kelola Bantuan Sosial di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna mengkaji proses tata kelola bantuan sosial di Desa Lajer. Seluruh data yang diperoleh akan disajikandalam bentuknarasi yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan sosial di Desa Lajer mencakup berbagai program seperti BLT, PKH, dan BPNT, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Penyaluran BLT Dana Desa sering terkendala ketidaksesuaian penerima dan pengelolaan data manual yang kurang transparan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Pengelolaan BPNT sebagian besar mengikuti pedoman 2018 dengan memanfaatkan E-Warong dan mekanisme non-tunai, tetapi tetap ditemukan ketidaktepatan sasaran akibat verifikasi data yang lemah dan minimnya pengawasan. Hal serupa terjadi pada PKH, di mana meskipun menggunakan DTKS yang diverifikasi secara nasional, tetap terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran dan kecurangan. Ketidakefektifan pengawasan dan lemahnya partisipasi masyarakat menunjukkan kurang optimalnya penerapan prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang berakibat pada distribusi bantuan yang tidak adil dan menurunnya kepercayaan masyarakat.