Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya preventif dan represif hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh dan bagaimana Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh dalam perspektif hukum pidana Islam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun mengenai data yang dikumpulkan yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) serta melakukan pengakajian terhadap norma-norma hukum, artikel, jurnal, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.
Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh pertimbangan hakim didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, dapat diterimanya alat bukti, dan kriteria yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam hukum pidana Islam, pelaku dibebankan sanksi hukuman jarimah ta’zir yang dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina dan korban tidak dibebankan sanksi hukuman karena termasuk dalam al-zina bi al-ikrah (zina dengan cara paksaan).