Peredaran narkoba di Indonesia kini tidak hanya terbatas di kota-kota besar, namun telah menjalar hingga ke pelosok desa. Berdasarkan survei nasional pada tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat sebesar 0,15%, yang terlihat dari jumlah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika, yaitu 4.534.744 pada tahun 2019 menjadi 4.827.619 pada tahun 2021. Dalam pandangan Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan sejenisnya, dikenal dengan istilah mukhaddirat yang hukumnya haram. Untuk itu, rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika menjadi penting untuk menyembuhkan ketergantungan mereka. Penelitian ini menganalisis program konseling adiksi bagi narapidana dalam perspektif hukum pidana Islam.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk menggali dan memahami praktik rehabilitasi narapidana melalui konseling adiksi dalam konteks hukum Islam.
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak Lapas tidak membedakan mekanisme pembinaan antara narapidana biasa dan residivis narkotika. Rehabilitasi konseling adiksi yang dilaksanakan di Lapas ini sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya sanksi takzi>r ta’di>b., yang berfokus pada pendidikan dan pemulihan ketergantungan narkotika melalui berbagai agenda rehabilitasi yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tersebut.