Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk sekstorsi menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Adapun objek penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN. Smn yang tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini.
Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dokumentasi dan didukung dengan wawancara bersama Hakim Suratni, M.H., di Pengadilan Negeri Sleman. Data yang telah didapat dianalisis melalui metode deskriptif-analisis dengan metode berfikir deduktif.
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, menurut perspektif hukum positif di Indonesia, Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UU TPKS lebih tepat diterapkan untuk menjerat pelaku sekstorsi daripada menggunakan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu karena UU TPKS tidak hanya fokus pada pemidanaan saja, melainkan juga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan UU ITE yang hanya berfokus pada muatan sarana penyebarannya saja tanpa memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban.
Kedua, sanksi bagi pelaku tindak pidana sekstorsi dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara rinci di dalam nash. Namun sekstorsi sebagai suatu perbuatan maksiat dapat diqiyaskan dengan perbuatan menyebarkan aib. Oleh karena itu sekstorsi dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zi>r, karena melibatkan pelanggaran kehormatan, intimidasi, dan pemaksaan berupa ancaman terhadap korban.